penundaan pemilu 2024 melanggar konstitusi

September 17, 2022

Jadi penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi covid-19 tidak cukup relevan. Harus tegas dikatakan bahwa apa pun alasannya menunda pelaksanaan Pemilu 2024 adalah melanggar konstitusi.

Rencana Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi Membahayakan Demokrasi Dan Negara Hukum Ylbhi

Atas dasar ketentuan konstitusi.

. Adapun menurutnya penundaan Pemilu Serentak 2024 tidak melanggar apabila konstitusinya tidak diubah. Seandainya Jokowi akan maju sebagai calon Wakil Presiden di pemilu. Wacana penundaan pemilu 2024 juga membuktikan bahwa para pejabat publik tidak memahami prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan limitation of power.

Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1 UUD. Secara fundamental wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional melecehkan konstitusi. Gagasan penundaan pemilu 2024 yang tertangkap media berawal sejak Januari 2022.

MAKALAH PENUNDAAN PEMILU 2024 MELANGGAR KONSTITUSI Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu Neo Adhi Kurniawan SPd. Sejauh ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang tegas menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. CNN Indonesia Berita Terbaru Terkini Indonesia Dunia.

MANTAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan penundaan pemilihan umum Pemilu 2024 bertentangan degan konstitusi. Penundaan Pemilu 2024 ini menyerta perpanjangan masa jabatan presiden yang melanggar aspek hukum politik dan ekonomi. Pers Rilis Usulan Penundaan Pemilu 2024.

Kecuali kalau konstitusinya diubah ucapnya. Namun begitu menurutnya menjadi sebuah keanehan jika seorang Presiden maju sebagai Wakil Presiden. Secara fundamental wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional melecehkan konstitusi.

Jakarta IDN Times - Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Puskapol UI Delia Wildianti mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia mengakhiri wacana. Ketiga penundaan Pemilu 2024 jelas membawa dampak pada kevakuman aturan atau dapat pula dikatakan sebagai pembangkangan konstitusi padahal Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sudah. Melanggar Konstitusi dan Merusak Sistem Demokrasi di Indonesia March 8 2022 Berita Tahapan Pemilu 2024 telah di depan.

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia FH UII Yogyakarta Yuniar Riza Hakiki menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Lebih berbahaya lagi jika penundaan. Bahwa rencana penundaan pemilu sesungguhnya telah melanggar konstitusi sebagaimana pembatasan dalam Pasal 7 Jo 22 E ayat 1 UUD NRI 1945 yang memuat prinsip.

Hal ini terjadinya pembengkangan konstitusi. Jadi penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi covid-19 tidak cukup relevan. Hal ini pertama kali diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahaladia.

Maka dengan parameter demikian menunda pemilu 2024 menambah masa jabatan presiden memperpanjang masa jabatan parlemen dan kepala daerah nyata-nyata. Secara fundamental wacana penundaan pemilu 2024 inkonstitusional melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat tegasnya. Yuniar mengingatkan penundaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden dapat melanggar konstitusi dan UUD 1945.

Jika memang mau menunda pemilu tentu terlebih dahulu.

Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Pembangkangan Konstitusi